Presiden Perhatikan Penanggulangan Tuberkulosis, Berikut Tanggapan Masyarakat Sipil
19 Juli 2023, Jakarta, Indonesia – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (RATAS) tentang penanggulangan tuberkulosis (TBC) bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Negara.
Presiden Joko Widodo memberikan 3 arahan kepada Kabinet Indonesia Maju untuk terus mengupayakan percepatan eliminasi TBC yaitu:
Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkolaborasi untuk memastikan setiap orang dengan TBC didiagnosa dan diobati sampai sembuh sesuai standar pelayanan minimal.
Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyediakan fasilitas karantina agar orang dengan TBC fokus memulai pengobatan dalam dua bulan pertama.
Kepada masyarakat yang menjalani pengobatan TBC untuk taat menuntaskan pengobatan sampai sembuh.
Dalam keterangannya usai RATAS di Kompleks Istana Kepresidenan, Budi G. Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan, “Ada sekitar 969 ribu orang dengan TBC di Indonesia. Sekarang dengan agresivitas dari program pemerintah, yang ketemu atau yang terdeteksi naik menjadi 720 ribu. Kita harapkan sampai 2024 nanti 90 persen dari estimasi yang 969 ribu bisa ketemu atau bisa terdeteksi.”
Nurul Luntungan, Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia (STPI) menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut diperlukan kepemimpinan di tingkat politik tertinggi di tingkat nasional dan pemerintah daerah untuk memastikan realisasi sampai di akar rumput. Ia menyampaikan, “Untuk mencapai target eliminasi TBC tidak cukup hanya Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan, tetapi, kinerja lintas sektor Pemerintahan Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan penanggulangan TBC di wilayahnya masing-masing perlu dioptimalkan. Pemerintah perlu bermitra dengan masyarakat sipil, komunitas, sektor swasta, akademisi, dan mitra pembangunan dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi penanggulangan TBC di setiap tingkatan.”
Terkait pengembangan dan penelitian teknologi dan inovasi dalam penanggulangan TBC, Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru, menerangkan, “Indonesia adalah negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. Kalau kita mau mempercepat eliminasi, para Kepala Negara termasuk Indonesia juga perlu mengakselerasi investasi untuk pengembangan dan penelitian alat diagnostik, obat-obatan, serta upaya pencegahan seperti vaksin. Saat ini dunia hanya mempunyai 1 vaksin BCG yang tidak efektif pada orang dewasa. Namun, diantara 16 kandidat produk vaksin TBC baru, ada 3 diantaranya akan memulai uji klinik fase dua dan tiga yang rencananya diteliti di Indonesia. Selain itu, saya juga berharap akan terjadi alih teknologi kedepannya”.
“Indonesia telah berkali-kali membuktikan kepemimpinannya yang gigih baik di dalam maupun luar negeri dalam memberantas TBC. Indonesia memberikan contoh yang kuat bagi negara lain dan Stop TB Partnership siap mendukung semua upaya pemberantasan TBC di Indonesia. Sebagai negara beban tinggi TBC dan sebagai ketua ASEAN saat ini, Indonesia akan memiliki peluang besar untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam mengakhiri TBC pada High Level Meeting on Tuberculosis di New York pada Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly). Kami berharap Presiden Joko Widodo akan bergabung dalam inisiatif advokasi Stop TB dari Coalition of Leaders pada September 2023 di New York”, ujar Lucica Ditiu, Direktur Eksekutif Stop TB Partnership.
Pada 22 September 2023, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menyelenggarakan High Level Meeting on Tuberculosis untuk membahas kooperasi dan solusi untuk penanggulangan TBC di dunia. Pembahasan tentang TBC di PBB menggarisbawahi bahwa masalah kesehatan ini merupakan permasalah sosial, politik, dan ekonomi. Pertemuan ini akan dihadiri oleh 193 pemerintahan negara anggota serta pemangku kepentingan lintas sektor.
