Hampir Tidak Ada Investasi Pemerintah untuk Komunitas: Kolaborasi Bersama untuk Integrasi Upaya UHC, PPPR, dan TBC di Indonesia Sangat Dibutuhkan

Pertemuan Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN HLM) adalah sesi khusus yang diselenggarakan oleh Majelis Umum PBB (UNGA) untuk membahas masalah global tertentu. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Negara dan pemerintahan, bertujuan untuk mendorong kerja sama dan menemukan solusi untuk tantangan-tantangan yang signifikan. Indonesia, juga secara aktif terlibat dalam UN HLM, beberapa di antaranya membahas Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPPR), Universal Health Coverage (UHC) , dan Tuberculosis (TB) yang telah dilaksanakan pada September tahun 2023 lalu. Hasilnya, dilahirkan 3 Deklarasi Politik yang berisikan pernyataan komitmen politik untuk mencapai upaya lebih baik dari seluruh negara-negara anggota PBB.

Komitmen-komitmen ini, harus dituangkan ke dalam rencana dan proses nasional mereka. Demikian pula, negara-negara diwajibkan untuk melaporkan kemajuan dalam pencapaian komitmen mereka melalui Rapat Tingkat Tinggi lanjutan tentang PPPR pada tahun 2026, UHC pada tahun 2027, dan TBC pada tahun 2028 mendatang. Mengawal upaya ini, partisipasi organisasi masyarakat sipil dan komunitas penting untuk terlibat dalam pemantauan dan akuntabilitas guna memastikan bahwa pemerintah bergerak maju dan mencapai komitmen sebagaimana tertulis dalam deklarasi politik.

Stop TB Partnership Indonesia (STPI) merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang turut membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan TBC. Dengan dukungan dari APCASO, STPI telah menghimpun informasi mengenai pandangan terhadap kemajuan Indonesia Pasca-Rapat Tingkat Tinggi (HLMs) 2023. Menindaklanjuti hal ini, pada Rabu, 23 April 2025, STPI melaksanakan pertemuan lanjutan dengan fokus peninjauan hasil pengisian scorecard dengan data yang telah dianalisis berdasarkan pandangan dari pemerintah dan komunitas, dalam mencapai target komitmen Deklarasi Politik PBB mengenai PPPR, TBC, dan UHC.

dr. Henry Diatmo, selaku Direktur Eksekutif STPI menyampaikan sambutannya “Kegiatan ini penting untuk dilakukan dengan harapan menjaga komitmen hingga tahun-tahun berikutnya dalam pelaksanaan deklarasi politik di Indonesia”, ujarnya.

Nurliyanti - Program Manager STPI

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari para fasilitator yang merupakan ahli dari ketiga fokus HLM. Scorecard TBC disampaikan oleh Nurliyanti dari STPI, yang menyatakan bahwa rata-rata hasil scoring antara pemerintah dan komunitas tidak jauh berbeda, dimana Indonesia sudah memiliki kebijakan TBC yang mendukung, namun implementasi dan kemandirian anggaran domestik masih menjadi tantangan besar. Perbedaan skor sangat terlihat dalam panggilan aksi “Meningkatkan investasi untuk menutup kesenjangan pendanaan dalam advokasi komunitas dan intervensi berbasis hak asasi manusia”. Komunitas memberikan skor kecil dikarenakan investasi dari pemerintah hampir tidak ada atau tidak langsung menyasar komunitas. Selain itu, penekanan aksi juga disampaikan seputar pemerataan pelibatan komunitas sampai di tingkat daerah, serta penguatan sistem pengaduan dan respons dari masyarakat terdampak TBC. Namun, kedua pihak bersepakat bahwa pelibatan komunitas adalah sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap.

Setelah itu, Sayyid Muhammad Jundullah dari CISDI menjelaskan hasil temuan bahwa “Implementasi JKN sudah baik, tapi dibutuhkan pelibatan aktif masyarakat dalam sistem tata kelola JKN, tidak hanya sebagai penerima layanan saja”, ujarnya. Perwakilan dari Pusat Pembiayaan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI juga menanggapi “JKN ada keterbatasan untuk membiayai pelibatan komunitas karena berbasis iuran sehingga butuh kolaborasi program pemerintah dan skema pembiayaan bisa didorong dari sumber lainnya”, pungkasnya.

Wawa Akwa Reswana selaku fasilitator kelompok PPPR dalam paparannya menyimpulkan bahwa dalam upaya mempersiapkan pandemi, dibutuhkan sistem untuk menghapus stigma dan diskriminasi, serta kekerasan bagi kelompok rentan. Dalam hal perlindungan sosial, pengalaman dari situasi pandemi kemarin menggaris bawahi kendala administratif sebagai penghalang serius dalam mengakses bantuan sosial, contohnya seperti perbedaan identitas dengan data kependudukan (NIK).

Kegiatan ini menghasilkan rencana aksi atas lima panggilan aksi yang telah discoring sebelumnya. Hal ini menandai bahwa komunitas dan pemerintah telah bersepakat untuk bersama-sama berkolaborasi merealisasikan komitmen melalui upaya yang lebih baik dan terintegrasi. Salah satunya, adalah bridging data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dengan data pasien TBC, dimana merupakan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Sosial RI. Rencana ini akan dipantau realisasinya selama tahun 2025, dan menjadi bahan untuk Rapat Tingkat Tinggi lanjutan UHC, PPPR, dan TBC.