Our Recent Posts

Tags

STPI Peringati Hari AIDS Sedunia dengan Berbagi Praktik Baik dan Dukungan Semangat pada ODHA

Belajar dari Kolaborasi Layanan Kesehatan Publik dan Privat dalam Penanganan TBC dan HIV



JAKARTA – Pada 7 Desember 2020, Stop TB Partnership Indonesia (STPI) bersama dengan Subdirektorat Tuberkulosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan USAID Tuberculosis Private Sector mengadakan webinar secara daring yang bertajuk “Kolaborasi Layanan Kesehatan dalam Penanganan TBC dan HIV” dengan didukung oleh Klikdokter.com. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 200 orang peserta yang berasal dari layanan kesehatan, lembaga, organisasi yang bergerak di bidang kesehatan dan umum. Program konsul santai yang dimoderatori oleh dr. Vito Damay, SpJP(K), MKes, FIHA, FICA, FAsCC ini diadakan dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember. Dalam pembukaannya, dr. Vito sekaligus menyampaikan bahwa,


“… dibalik kabar gembira telah tibanya vaksin untuk Coronavirus disease, Indonesia masih dihadapi oleh penyakit tuberkulosis (TBC), ‘preman lama’ yang menyebabkan ko-infeksi TBC dan HIV sekitar 19.000 kasus, menular melalui percikan dahak yang menyebar di udara dan Indonesia masih menduduki peringkat kedua dengan jumlah kasus tertinggi di dunia.”


Webinar yang dikemas dalam bentuk diskusi santai ini menghadirkan perwakilan dari layanan kesehatan publik, antara lain perawat dari Puskesmas Pulogadung dan dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Cengkareng. Pembahasan diawali dengan diskusi kolaborasi layanan TBC dan HIV di layanan kesehatan publik dalam masa pandemi COVID-19. RSUD Cengkareng, selaku rumah sakit rujukan utama untuk penyakit HIV menyampaikan mekanisme kolaborasi layanan TBC-HIV antara lain pentingnya memastikan semua pasien TBC mengetahui status HIV mereka dan juga sebaliknya memastikan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk di skrining TBC. Selain itu, pasien TBC dengan status HIV positif harus dirujuk untuk mendapatkan ART atau terapi antiretroviral untuk HIV. Sedangkan untuk ODHA tanpa status aktif TBC tetap dipastikan untuk mendapatkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis. Seluruh proses dari pemeriksaan TBC dan HIV di masing-masing unit harus tercatat dan terlaporkan dalam SITB (Sistem Informasi TBC) dan LBPHA (Laporan Bulanan Perawatan HIV/AIDS).


“Konseling dan edukasi selalu diberikan kepada pasien TBC dan ODHA untuk tidak takut berobat rutin saat pandemi COVID-19. Selalu berinteraksi dekat dengan pasien, merangkul dan aktif bertanya apa yang dialami pasien seperti hambatan dan tantangannya dalam berobat. Dengan upaya dari petugas kesehatan yang terbuka pada pasien membuat mereka nyaman dan tidak sungkan untuk datang ke layanan sehingga pengobatannya lebih lancar.” ungkap dr. Meiliana, SpPD., selaku dokter spesialis penyakit dalam RSUD Cengkareng terkait rahasia kepatuhan pasien.


Selain mengajak kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pendamping pasien dan melakukan tugas ‘jemput bola’, layanan publik dan juga swasta berharap adanya sistem yang terintegrasi untuk informasi pasien TBC dan HIV agar tidak terjadi pasien yang lost to follow up. Sebagaimana yang disampaikan oleh dr. Budi Setiawan selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan Republik Indonesia, penting adanya payung dan dasar hukum dari kolaborasi program TBC dan HIV yang saat ini telah tercantum dalam Surat Edaran Dinas Kesehatan No. 22 tahun 2017 komitmen bersama seluruh pengelola dan penyedia layanan TBC dan HIV untuk wajib berkolaborasi dengan pendekatan yang berpusat pada pasien.


Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kolaborasi program TBC dan HIV di layanan kesehatan swasta pada kesempatan ini diwakilkan oleh Ketua Pokja HIV RS St Carolus Jakarta dan Pimpinan Klinik Utama JRC PPTI. Sebagaimana diketahui bahwa orang dengan TBC rentan untuk terkena HIV dan sebaliknya, ODHA juga rentan untuk terinfeksi TBC karena kondisi imunitas ODHA yang kurang optimal. Namun kedua penyakit ini sebenarnya dapat dicegah, diobati dan disembuhkan dengan adanya pelibatan baik dari petugas kesehatan, pasien, komunitas serta pemangku kepentingan.


“Sebagai layanan kesehatan swasta, kita membuka peluang sebesar-besarnya untuk berobat, kita hadirkan diagnostik dan obat-obatan dengan sebaik-baiknya, kita juga menyadari bahwa ada stigma dan diskriminasi yang pasien alami dalam pengobatannya. Namun kita harus tetap berikan harapan untuk mereka bisa pulih dan terkendali penyakitnya. Gerakan ini adalah gerakan bersama, jadi komponen dari publik maupun swasta harus bekerjasama karena populasinya adalah masyarakat kita semua. Kita harus selalu berjejaring karena kita tidak bisa berjalan sendiri.” dr. Emon Winardi Danudirgo, SpPD selaku perwakilan dari RS St Carolus Jakarta.


Peran komunitas dalam penanggulangan permasalahan TBC dan HIV penting adanya untuk saling mengisi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, layanan termasuk perusahaan atau sektor privat karena seluruh masyarakat memiliki porsi masing-masing untuk terlibat. Komunitas penyintas ataupun masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pendampingan pasien, edukasi ataupun skrining awal gejala TBC sebelum dirujuk ke layanan. Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, POP TB Indonesia bersama dengan komunitas lainnya bersama melakukan survei kepatuhan pengobatan dan dihasilkan bahwa diperlukannya proses pemantauan pengobatan pasien melalui daring, namun tantangan yang dihadapi kembali adalah tidak semua pasien TBC memiliki ponsel pintar. Maka dari itu, STPI telah memberikan bantuan distribusi sejumlah 220 ponsel pintar untuk pasien TBC dalam memudahkan pemantauan ke wilayah Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta.


“Untuk memaksimalkan penatalaksanaan kasus baik TBC maupun HIV, perhatikan juga komorbidnya, pendekatan pada pasien dengan komperehensif untuk melihat aspek penyakit lain yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan pasien dalam mencapai kesembuhan. Pemeriksaan TBC dan HIV serta pengobatannya gratis untuk masyarakat karena didukung oleh program sehingga pasien tidak perlu khawatir untuk mengetahui status kesehatannya. Kolaborasi antara program TBC dan HIV merupakan suatu kesempatan yang baik untuk lebih memperluas jangkauan edukasi dan informasi TBC HIV kepada masyarakat.” dr. Endang Lukitosari menyampaikan dengan tegas dalam sesi diskusi.


Dengan adanya penyampaian dan diskusi terkait kolaborasi penanganan TBC-HIV terutama di masa pandemi ini kami berharap dapat memberikan pembelajaran kepada layanan kesehatan lainnya serta menjadi bahan evaluasi dari masing-masing layanan, memperluas cakupan juga menambah informasi TBC dan HIV, serta mempermudah dan senantiasa mendukung pencapaian menuju eliminasi TBC dan HIV di tahun 2030.


Akses materi dan video relainya disini.


Webinar TB - HIV_Presentasi POP TB
.pdf
Download PDF • 97KB
PRESENTASI RSUD - dr. MELIANA
.pdf
Download PDF • 629KB
Implementasi Layanan Kolaborasi TB-HIV R
.
Download • 521KB
ppt TB HIV PPM Pulogadung
.pdf
Download PDF • 761KB
Presentasi JRC PPTI 7-12-2020
.pdf
Download PDF • 4.17MB


Peran Serta Masyarakat Sipil Terdampak TBC dan HIV dalam Respon TBC dan HIV secara Bermakna



Selain mengadakan webinar bersama mitra pegiat TBC, Stop TB Partnership Indonesia (STPI) juga berdiskusi secara eksklusif tentang upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sipil dalam respon terhadap HIV/AIDS, identifikasi tantangan untuk kolaborasi TB-HIV yang bermakna bagi komunitas serta rekomendasi solusi yang diberikan dalam sesi Tanya Apaaja Lewat Kita Spesial (TALKS) Episode ke-4 – Perkuat Solidaritas dan Kolaborasi sesuai dengan tema Hari AIDS Sedunia tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, STPI turut mengundang Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC) yaitu Edo Aditya Wardhana.


Menurutnya, penting bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA), tuberkulosis (TBC) ataupun Hepatitis memiliki ruang aman untuk dapat mengakses layanan kesehatan, informasi, dan sama-sama mendapatkan dukungan dari pendamping sebaya. Termasuk dalam masa pandemi COVID-19 yang sedang menguji sistem kesehatan dunia terutama Indonesia yang belum dipersiapkan untuk menghadapi tantangan sebesar ini. Beberapa tantangan yang dihadapi pada masa pandemi antara lain keterbatasan akses pada layanan kesehatan sehingga penyebaran informasi kesehatan wajib untuk bertransformasi secara daring. Hal ini menyebabkan pasien terkadang sulit menemukan informasi yang benar karena banyaknya sumber yang tidak terfilterisasi. Selain itu tantangan seperti layanan kesehatan yang berfokus secara total untuk menangani pasien COVID-19 sehingga pasien non-COVID harus dirujuk ke layanan kesehatan lainnya dengan penyebaran informasi sistem transfer yang belum lengkap. Tantangan tambahan dari proses transfer ini juga dalam segi pembiayaan yang terkadang belum berubah secara otomatis dari asuransi kesehatan. Dari pengadaan obat sempat terjadi tantangan supply chain, karena obat ARV masih impor dari India sehingga ketika terjadi lockdown di India menyebabkan kekosongan stok. Namun hal tersebut telah mampu diatasi oleh komitmen pemerintah dibantu dengan komunitas dan masyarakat sipil.


“Pandemi ini seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk mengubah desain sistem kesehatan nasional secara struktural. Kita perlu untuk mempersiapkan mekanisme untuk menghadapi tantangan sejenis atau yang lebih besar lagi kedepannya.” tegas pria yang lebih akrab disebut dengan Mas Edo.


Indonesian AIDS Coallition atau Koalisi AIDS adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada bidang kesehatan dan hak asasi manusia. Koalisi ini berbasiskan Orang dengan HIV (ODHIV) dan terdampak AIDS lainnya (Pekerja Seks, LGBT, Pengguna Narkotika) dan bekerja untuk isu penanggulangan HIV dan AIDS. Visinya untuk mengangkat dunia tanpa stigma dan diskriminasi dalam memastikan semua orang untuk dapat hidup berdampingan tanpa ada lagi pandangan-pandangan berbeda. Visi ini diupayakan dengan 3 level intervensi yaitu, reformasi kebijakan dan hukum yang bersifat melindungi kelompok berbeda, khususnya ODHA sebagai dasar dan inti untuk mempermudah intervensi kedua yaitu kampanye publik dan ketiga yaitu monitoring dan evaluasi penurunan perilaku stigma dan diskriminasi.


Sebagaimana kita tahu, jumlah kematian terbesar pada ODHA disebabkan oleh adanya ko-morbiditas dengan TBC sehingga kolaborasi program TBC dan HIV sangat diperlukan. Banyak dari ODHA mengetahui status HIV-nya pada saat diperiksa memiliki TBC aktif. Maka dari itu setiap ODHA dan pasien TBC perlu untuk sama-sama menyadari pentingnya mengetahui status TBC dan HIV masing-masing dan memulai terapi pengobatan sesegera mungkin. Pemeriksaan dan pengobatan TBC dan HIV gratis di layanan kesehatan karena telah dibiayai oleh program, akan tetapi masih banyak orang yang belum mengetahui hal tersebut sehingga akses informasi penting di setiap lini pusat dan daerah. Kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah, swasta dan komunitas juga perlu untuk dilibatkan terutama pada masyarakat sipil untuk mengisi kekosongan pada sisi edukasi dan pendampingan yang belum dapt dilakukan oleh layanan kesehatan seutuhnya.