Sinergitas Lintas Sektor Merespon Tuberkulosis: Kunci Mewujudkan Generasi Emas
Read in English
3 Agustus 2019—Berdasarkan laporan global tuberkulosis yang dipublikasikan World Health Organization (WHO), tidak ada negara yang bebas dari penyakit ini. Pada tahun 2017, diperkirakan 842.000 orang Indonesia jatuh sakit karena Mycobacterium Tuberculosis, diantaranya adalah 23.000 orang dengan TBC resisten obat. Selain itu, tujuh puluh lima persen dari orang yang sakit tuberkulosis di Indonesia adalah kelompok usia produktif. Situasi ini merupakan ancaman terhadap salah satu agenda rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Lebih dari 100 pemimpin dunia usaha, kaum muda, aktor pembangunan lintas sektoral dan kesehatan serta Duta Besar manca negara berkumpul pada acara kemitraan untuk tuberkulosis (TBC) bertajuk “A Night in Unity” di Soehanna Hall, Jakarta. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para pemimpin dari berbagai sektor ini, Stop TB Partnership Indonesia bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan oleh Stop TB Partnership (global) berupaya meningkatkan perhatian publik bahwa TBC merupakan permasalahan bersama yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan politik.
Dr. Viorel Soltan, Ketua Tim untuk Dukungan dan Dampak bagi Negara dan Komunitas dari Stop TB Partnership menyampaikan, “Di tahun 2017, TBC resisten obat merenggut 230.000 jiwa dan hal ini menyebabkan kerugian ekonomi hingga 17.8 milyar dollar AS dalam setahun. Urgensi permasalahan ini tertuang dalam deklarasi politis yang dihasilkan dari UN High Level Meeting on TB dengan tujuan mengakhiri TBC 2030. Kepemimpinan dan keberhasilan Indonesia mengatasi epidemi ini akan berkontribusi secara positif terhadap pencapaian upaya global dalam mengakhiri TBC. Stop TB Partnership (global), bersama dengan dengan Stop TB Partnership Indonesia, bekerja untuk memastikan permasalahan ini teratasi dengan pendekatan multi-sektor.”
Dalam acara ini, Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, SpM(K) menegaskan TBC perlu menjadi prioritas lintas sektor. “Saat ini Pemerintah Indonesia memperkuat infrastruktur yang akan meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat antar daerah, bahkan lintas pulau. Kalau TBC tidak dapat dikendalikan lintas sektor, penyebaran TBC di Indonesia dapat semakin meluas dan membebani negara.”, menurut beliau.
Dengan target eliminasi TBC 2030, Indonesia membutuhkan aksi dari sektor lain dalam upaya mengakhiri TBC. “Media dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit ini lewat wadah media cetak maupun daring. Dari bidang Perhubungan, perlu turut memastikan semua mode transportasi mengimplementasikan sistem pencegahan dan penanggulangan infeksi yang berkualitas. Dari bidang sosial dan kewirausahaan, swasta maupun publik, juga perlu terlibat memastikan bagaimana pasien TBC terutama yang kurang mampu agar mempunyai perlindungan sosial. Mereka tetap membutuhkan pemasukan yang cukup semasa pengobatan yang panjang untuk membeli makan yang bergizi. Di pendidikan, sistem Unit Kesehatan Sekolah juga dapat dimanfaatkan untuk memantau gejala TBC pada guru maupun murid.”, tambah Menteri Kesehatan.
Pentingnya keterlibatan berbagai pihak juga ditekankan oleh Arifin Panigoro, selaku Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia, “September 2018 lalu, para pemimpin negara membaca deklarasi politis di Sidang PBB untuk TBC, salah satu poinnya adalah menggerakkan lintas sektor sebagai aktor penutup kesenjangan dalam merespon epidemi tuberkulosis. Ini komitmen politis yang juga harus segera diterjemahkan di tingkat nasional oleh sektor publik dan swasta. Dari sudut pandang moral maupun ekonomi, investasi untuk menguatkan program TBC secara komprehensif, termasuk untuk riset serta pengembangan inovasi, adalah jawaban logis untuk membantu Indonesia mencapai target eliminasi TBC 2030.”
Ketua Dewan Pembina STPI ini juga menerangkan, “Karena, sebetulnya, TBC juga berdampak pada sektor swasta. Pada skala makro, suatu korporasi dapat mengalami penurunan produktivitas akibat kematian prematur dan kesakitan yang dialami oleh pekerja. Bonus demografi yang diprediksikan menjadi generasi emas Indonesia akan berbalik menjadi bencana jika kita tidak bermitra untuk mengakhiri TBC.”
Ragam sudut pandang serta masukan dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dapat menjadi ide dalam perancangan serta implementasi pendekatan-pendekatan yang lebih inovatif. Salah satunya dengan melibatkan figur publik sebagai Duta Tuberkulosis (Goodwill TB Ambassador) dalam menyebarluaskan informasi TBC secara konsisten pada masyarakat.
Dalam pidato singkatnya, dr. Sonia Wibisono mengatakan, “TBC perlu perhatian serius dari kita karena penyakit ini menular melalui udara sehingga siapa pun bisa mengidapnya. TBC tidak hanya beresiko terjadi kepada orang yang tinggal di pemukiman kumuh, tetapi juga pada dokter, perawat, eksekutif muda, maupun pekerja di bidang entertainment dan media.” Dalam sesi yang sama, dr. Reisa Broto Asmoro menyampaikan, “Sekarang kita hidup di dunia online dan digital, tentunya setiap dari kita mampu memanfaatkan media digital untuk membangun kesadaran masyarakat tentang TBC misalnya melalui konten Vlog, YouTube, Instagram dan lainnya.”
Ully Ulwiyah, Ketua Yayasan Pejuang Tangguh Tuberkulosis Resisten Obat (PETA TB RO) menyampaikan penyakit tuberkulosis berdampak besar bagi pasien, karena tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga memiliki konsekuensi sosioekonomi rumah tangga. “Pasien dan keluarga rentan mengalami stigma dan diskriminasi serta kehilangan pendapatan karena harus memilih fokus pengobatan. Situasi tersebut menambah tantangan pasien untuk mengakses fasilitas layanan kesehatan dan menyelesaikan pengobatannya”, imbuhnya.
Dalam uraiannya tentang kampanye #PatunganGizi di kitabisa.com, Ketua Perhimpunan Organisasi Pasien TB (POP TB), Budi Hermawan, menjelaskan, “Untuk kembali produktif dalam hidup bermasyarakat semasa pengobatan, pasien TBC tidak hanya membutuhkan obat untuk melawan bakteri. Imunitas tubuh mereka perlu diperkuat juga dengan makanan yang bernutrisi tinggi. Namun, tidak semua pasien TBC resisten obat mampu membeli makanan bergizi. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat perlu turun tangan untuk membantu mereka.” Tentunya, mengatasi stigma dan diskriminasi serta menjamin adanya perlindungan sosial bagi pasien tuberkulosis membutuhkan perhatian lebih banyak sektor di luar kesehatan.
