Ada kabar baik dari Jakarta pekan lalu. Dalam Rapat Koordinasi Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Mendukung Penanganan Tuberkulosis di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kamis (3/9), Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong mobilisasi mahasiswa sebagai garda terdepan penanganan TB, hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Yang membuat momen ini terasa berbeda dari sekadar seremoni, rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, hingga Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebuah pertanda bahwa isu pelibatan mahasiswa dalam eliminasi TB kini dibicarakan lintas kementerian, bukan hanya oleh satu pihak.
Wiyagus juga memaparkan arah yang cukup konkret, menargetkan minimal 90 persen terduga TB mendapat pemeriksaan diagnostik, sejalan dengan target besar eliminasi TB sebagai salah satu program prioritas Presiden dalam tiga tahun ke depan. Ia turut mendorong pemerintah daerah memasukkan program penanganan TB ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, dari RPJMD, RKPD, hingga APBD, agar kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mahasiswa dapat berjalan berkelanjutan, bukan sekali jalan.
Kami di Stop TB Partnership Indonesia (STPI) menyambut baik arah ini. Sebab, gagasan melibatkan anak muda dalam penanggulangan TB bukan sekadar wacana, melainkan sesuatu yang sudah kami buktikan bisa berjalan.
Anak Muda, Mitra yang Terbukti Berdampak
Pada 2024, melalui program Caraka TB Institute, kami STPI melibatkan anak muda dalam berbagai peran, mulai dari edukasi dan sosialisasi, kampanye media sosial, pendekatan ke media, hingga advokasi kebijakan. Hasilnya melampaui ekspektasi: 415 kegiatan terlaksana, menjangkau 9.577 orang secara langsung, berkontribusi pada 98 pemberitaan di media cetak maupun daring, serta memproduksi 120 konten digital yang menjangkau hingga 1,8 juta akun di media sosial.
Angka-angka ini menunjukkan sesuatu yang penting: anak muda bukan hanya layak menjadi penerima informasi soal TB, tetapi mampu berperan sebagai komunikator, penggerak komunitas, kreator konten, peneliti, bahkan advokat perubahan di lingkungannya masing-masing. Dorongan Wamendagri untuk memobilisasi mahasiswa, dengan demikian, berpijak pada fondasi yang sudah teruji, bukan sekadar optimisme di atas kertas.
Merawat Momentum, dengan Mendukung Mahasiswa
Tantangan ke depan bukan lagi soal perlu tidaknya mahasiswa dilibatkan, melainkan bagaimana merancang keterlibatan itu agar berkelanjutan dan tidak menjadi beban tambahan di tengah kesibukan akademik mereka.
Di sinilah peran perguruan tinggi menjadi kunci. Pengalaman kami dan beberapa mitra membangun kolaborasi dengan berbagai kampus menunjukkan bahwa pelibatan mahasiswa paling efektif justru ketika ia menyatu dengan aktivitas yang memang sudah menjadi bagian dari pendidikan tinggi, seperti penelitian, kuliah kerja nyata, pengabdian kepada masyarakat, praktik lapangan, dan proyek akademik. Dengan pendekatan ini, kontribusi terhadap penanggulangan TB tidak lagi terasa sebagai permintaan tambahan, melainkan bagian alami dari proses belajar mahasiswa itu sendiri.
Dosen memegang peran penghubung yang tidak kalah penting, menjembatani kampus dengan pemerintah daerah, sekaligus mendampingi mahasiswa mengubah riset menjadi aksi nyata di lapangan. Ketika Wamendagri berharap kehadiran mahasiswa dapat menembus hingga ke tingkat desa, di titik inilah pendampingan dosen dan sistem kampus yang mendukung akan menentukan apakah harapan itu benar-benar terwujud.
Menerjemahkan Arahan Menjadi Langkah Konkret
Momentum ini akan semakin kuat jika Kementerian Dalam Negeri, bersama Kemendiktisaintek dan Kementerian Kesehatan, menindaklanjutinya dengan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah daerah dan perguruan tinggi, mencakup bentuk kolaborasi yang bisa dijalankan, kelompok mahasiswa yang paling relevan dilibatkan, prioritas isu TB di tiap daerah, mekanisme koordinasi dengan kampus, serta bentuk dukungan bagi mahasiswa dan dosen yang berkontribusi.
Kerangka tersebut juga sebaiknya memberi ruang fleksibilitas bagi pemerintah daerah, karena tantangan TB di satu wilayah bisa sangat berbeda dari wilayah lain. Yang tidak kalah penting, kontribusi anak muda perlu mendapat pengakuan yang layak, baik melalui sertifikat, pengembangan kapasitas, publikasi karya, maupun ruang bagi mereka untuk menyampaikan masukan langsung kepada pengambil kebijakan. Sebab keterlibatan yang bermakna selalu berjalan dua arah, mahasiswa berkontribusi, dan sistem memberi ruang bagi suara mereka untuk didengar.
Mengawal Bersama, Melangkah Bersama
Target eliminasi TB dalam tiga tahun ke depan adalah target yang ambisius, dan tidak mungkin dicapai oleh pemerintah sendirian. Dorongan Wamendagri untuk merangkul mahasiswa, didukung kehadiran lintas kementerian dalam satu forum yang sama, adalah sinyal positif bahwa kolaborasi lintas sektor sedang benar-benar dibangun.
Tugas kita bersama sekarang adalah menjaga agar semangat ini terus berlanjut, dari ruang rapat menuju kebijakan yang konkret, dari instruksi menuju sistem yang memberi ruang nyata bagi anak muda untuk berkontribusi. Modal sosial dan energi anak muda Indonesia sudah terbukti mampu bergerak jauh, ketika diberi kesempatan.
Kita semua terdampak, kita semua bisa berdampak.
Sumber referensi: Rapat Koordinasi Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Mendukung Penanganan Tuberkulosis, Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, 3 September 2026, sebagaimana diberitakan oleh Tribun Depok, Nusantara TV, Berita Jatim, Liputan6, Detik, Kabar Jateng, dan Disway.id.
Sumber foto: detik.com
