Our Recent Posts

Tags

Penelitian Kebijakan, Perencanaan dan PenganggaranPenanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Daerah

Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan beban tuberkulosis (TBC) tertinggi kedua di dunia setelah India[1]. Pada 2020 diperkirakan 845.000 orang di Indonesia jatuh sakit akibat Mycobacterium Tuberculosis. Namun dari angka tersebut hanya 357,199 kasus yang ternotifikasi dengan angka kematian akibat TBC tercatat 13.947 jiwa[2]. Angka notifikasi kasus ini masih sangat jauh dari angka perkiraan kasus TBC di Indonesia, yang juga berarti ada ribuan kasus TBC yang belum ditemukan dan akan berpotensi menimbulkan kasus baru. Situasi semakin berat akibat dampak Pandemi Covid 19 yang melanda sejak 2020 hingga sekarang.


Sejak merebaknya Covid 19 di Indonesia, muncul tantangan baru dalam upaya penanggulangan TBC, seperti upaya penemuan kasus yang tersendat, bahkan dibeberapa layanan kesehatan kegiatan tersebut dihentikan karena pembatasan sosial, anggaran yang lebih difokuskan untuk menanggulangi Covid 19, dan sarana serta prasarana penanganan TBC yang dialihfungsikan untuk penanganan Covid 19.


Upaya penanggulangan TBC di Indonesia, telah mendapatkan komitmen serius dari pemerintah. Komitmen ini mewujud dalam bentuk diterbitkannya Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 2020-2024 yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, pada Agustus 2021, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Presiden No. 67 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Adanya Peraturan Presiden ini menjadi payung untuk mempererat koordinasi dan menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan TBC. Dimasukkannya penanggulangan tuberkulosis kedalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2018 pasal 6 ayat (3), akan lebih mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi peran pentingnya dalam penanggulangan tuberkulosis melalui penyediaan pembiayaan dan kebijakan terkait TBC.


Selain itu, Pemerintah juga menetapkan tujuan utama penanggulangan tuberkulosis yang tercantum dalam RPJMN 2020‐2024 dan strategi pembangunan kesehatan nasional Kemenkes RI 2020‐2024 yaitu menurunkan insidensi tuberkulosis dari 319 per 100.000 penduduk di tahun 2017 menjadi 190 per 100.000 penduduk di tahun 2024 dengan target eliminasi TBC 2030 penurunan insidensi TBC 65 per 100.000 penduduk dan penurunan angka kematian menjadi 90% dibandingkan tahun 2019[3].


Namun demikian terdapat permasalahan untuk keberlanjutan program penanggulangan TBC. Salah satunya adalah stabilitas pendanaan ditengah beban kasus TBC yang tinggi di masyarakat. Berdasarkan data Global TB Report 2020 diperkirakan kebutuhan anggaran untuk penanggulangan TBC di Indonesia sebesar 6,1 triliun rupiah. Kebutuhan pendanaan ini telah terpenuhi 26% melalui pendanaan domestik dan internasional, sedangkan 74% atau sekitar 4,5 triliun rupiah belum terdanai.


Dalam Strategi Nasional Penanggulangan TBC 2020 – 2024 terdapat 6 (enam) strategi nasional yang membutuhkan pendanaan sebesar 47,3 triliun rupiah atau setara dengan 3,34 juta USD. Di tahun 2021 kebutuhan pendanaan penanggulangan TBC mencapai 8 triliun rupiah sedangkan dalam APBN 2021 hanya tersedia 2,1 triliun rupiah.


Sejauh ini sumber pembiayaan program penanggulangan TBC yang berjalan selama ini berasal dari pemerintah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB Desa, dan JKN), swasta dan hibah serta bantuan luar negeri. Meskipun demikian masih terdapat kesenjangan pendanaan yang cukup besar dan diperkirakan kesenjangan tersebut akan semakin meningkat ditahun berikutnya. Situasi ini tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian target penanggulangan TBC nasional.


Untuk memperkecil kesenjangan pendanaan sebagaimana disebutkan diatas, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan pendanaan penanggulangan TBC di tingkat daerah. Diterbitkannya Perpres No. 67/2021 dapat menjadi dasar untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menerbitkan kebijakan – kebijakan turunan sehingga akan lebih menguatkan mobilisasi sumber daya. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, perlu merancang mekanisme pendanaan penanggulangan TBC dan menjadikan TBC sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.


Sebagai lembaga yang memiliki fokus dalam penanggulangan TBC di Indonesia, Stop TB Partnership Indonesia (STPI) berupaya mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan pendanaan dalam menunjang keberhasilan program penanggulangan TBC dengan memanfaatkan peluang-peluang pendanaan yang ada. Oleh karena itu STPI berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang kebijakan, perencanaan dan penganggaran penanggulangan TBC di daerah.


Tujuan

  1. Memetakan kebijakan, perencanaan dan alokasi pendanaan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan TBC.

  2. Memetakan perspektif pemerintah daerah dalam perencanaan pendanaan penanggulangan TBC

  3. Menstimulasi kemauan politik pemerintah daerah untuk mencapai target UNHLM.


Keluaran

  1. Tersedianya hasil penelitian tentang kebijakan, perencanaan dan penganggaran penanggulangan TBC di daerah

  2. Rekomendasi hasil penelitian terhadap kebijakan, perencanaan dan penganggaran penanggulangan TBC di daerah.

  3. Terselenggaranya webinar untuk menstimulasi kemauan politik pemerintah daerah untuk mencapai target UNHLM.

  4. Tersedianya e-handbook tentang rekomendasi kebijakan, perencanaan dan pendanaan penanggulangan TBC untuk pemerintah daerah.


Ruang Lingkup Pekerjaan

  1. Diskusi kerangka penelitian dengan Tim STPI

  2. Desk research dan literature review

  3. Pengembangan desain penelitian, instrumen, dan protokol penelitian.

  4. Perizinan penelitian.

  5. Pengumpulan data primer dan sekunder.

  6. Pemetaan sumber pendanaan daerah untuk penanggulangan TBC.

  7. Analisis dokumen perencanaan penganggaran daerah (RPJMD, RKP, APBD, dan kebijakan-kebijakan lain di daerah).

  8. Analisis data primer

  9. Penyusunan laporan hasil penelitian.

  10. Mengelola penyelenggaraan diseminasi hasil penelitian secara daring untuk menstimulasi kemauan politik pemerintah daerah untuk mencapai target UNHLM.

  11. Penyusunan e-handbook yang berisi; (1) Rekomendasi hasil penelitian yang meliputi kebijakan penanggulangan TB, perencanaan dan pendanaan penanggulangan TBC untuk pemerintah daerah, (2) Framework TBC nasional dan internasional.

  12. Penyusunan factsheet hasil penelitian.


Tugas dan Tanggung Jawab

  1. Mempresentasikan kerangka penelitian dan mengintegrasikan masukan-masukan ke dalam kerangka penelitian.

  2. Melakukan desk research dan literature review

  3. Menyusun dan mempresentasikan laporan desk research dan literature review.

  4. Mengembangkan desain penelitian, instrumen, dan protokol penelitian

  5. Mengajukan dan memastikan izin penelitian

  6. Melakukan pengumpulan data primer dan sekunder.

  7. Melakukan pemetaan sumber pendanaan daerah untuk penanggulangan TBC

  8. Melakukan analisis dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKP, APBD, dan kebijakan-kebijakan lain di daerah).

  9. Melakukan analisis data primer

  10. Menyusun laporan hasil penelitian

  11. Menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian secara daring untuk menstimulasi kemauan politik pemerintah daerah untuk mencapai target UNHLM.

  12. Menyusun e-handbook yang berisi; (1) Rekomendasi hasil penelitian yang meliputi kebijakan penanggulangan TB, perencanaan dan pendanaan penanggulangan TBC untuk pemerintah daerah, (2) Framework TBC nasional dan internasional.

  13. Menyusun factsheet hasil penelitian


Lokasi kegiatan

Lokasi penelitian adalah 20 kab/Kota sebagai berikut :


a. Daerah dengan TBC tinggi dan capaian rendah

No.

Kabupaten/Kota

Provinsi

1.

Tabanan

Bali

2.

Magelang