Tiga pilar utama dalam pengendalian TB adalah pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat madani (Civil Society Organization/CSO). Ketiga pilar utama ini ibarat “tiga tungku sejerangan” yang saling berkait dengan ditopang oleh penyedia layanan kesehatan (health provider), yakni rumah sakit, klinik, puskesmas, baik swasta maupun pemerintah, serta layanan praktik dokter.

Sebagai sumbangsih kepada pemerintah berupa rekomendasi standar praktik terbaik di bidang layanan TB, Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI), bekerja sama dengan CEPAT-LKNU dan CCPHI, serta menggandeng Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), menggelar diskusi bertema “Kemitraan TB Guna Memberikan Pelayanan TB yang Berkualitas”. Hasil diskusi ini diharapkan bisa dimanfaatkan pemerintah sebagai acuan dan standar pelayanan TB di seluruh Indonesia guna mencapai Indonesia Bebas TB pada 2050. Tujuan FSTPI menggandeng PERSI, yang beranggotakan 16 asosiasi RS, adalah untuk menggaungkan dan memassalkan isu pengendalian TB dan mendorong faskes untuk menyiapkan layanan TB yang berkualitas.

Terdapat beberapa praktik terbaik yang telah dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan swasta menyangkut komitmen dalam penanganan TB, koordinasi internal dan eksternal; penanganan pasien TB Resistan Obat (TB-RO); pelaporan pasien dan penanganan drop out; mekanisme pelayanan laboratorium, serta peran atau tupoksi Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah.

Seperti diketahui, beberapa kendala yang dihadapi dan dikeluhkan pasien TB, terutama yang berstatus karyawan, dalam menjalankan pengobatan di berbagai layanan pengobatan adalah kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan yang diberikan oleh tenaga layanan serta alur atau tatalaksana pengobatan yang masih bisa ditingkatkan lagi.

Pada dasarnya, pasien ingin segera meninggalkan tempat berobat untuk bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk produktif menghidupi keluarganya. Pasien TB, terlebih TB-RO, akan berpotensi kehilangan penghasilan karena bolos kerja untuk menjalani pengobatan setiap hari selama jangka waktu panjang.

Kendala lainnya, yakni tempat layanan jauh dari rumah pasien sehingga menambah beban ongkos pergi pulang yang tidak murah. Berikutnya, yang tak kalah penting, adalah terkait mutu pelayanan yang sesuai dengan standar DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse). Dibutuhkan kepatuhan standar minimal layanan pengobatan dengan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengendalikan TB.

Sumber dari : Newsletter kemitraan TB edisi 3